Blora – Masyarakat Pengawas Keuangan Negara (MPKN) Kabupaten Blora mengecam keras lemahnya penegakan aturan lalu lintas terhadap pelanggaran yang terjadi berulang-ulang oleh kendaraan operasional perusahaan di wilayah Kabupaten Blora.
Ketua MPKN Kabupaten Blora, Fuad, menilai Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora dan Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Blora tidak tegas dalam menangani pelanggaran tersebut, padahal pelanggaran sudah jelas, terjadi setiap hari, dan akibatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Pelanggarannya sudah jelas di depan mata. Kendaraan berat dengan tonase berlebih masih lalu-lalang di jalan Pemda yang kelas jalannya tidak sesuai. Tapi penanganannya biasa saja, seolah-olah hanya diam,” ujar Fuad.
Fuad menyoroti kinerja Tim ANDALALIN Kabupaten Blora yang dinilai tidak berjalan optimal. Menurutnya, setiap perusahaan yang memiliki gudang dan menimbulkan bangkitan lalu lintas berat wajib memiliki dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) dan melaksanakan rekomendasi yang ada di dalamnya.
“Kalau perusahaan tidak punya ANDALALIN, atau punya tapi tidak dipatuhi, kenapa dibiarkan beroperasi terus? Masyarakat sekarang sudah bisa melihat dan membandingkan,” tegas Fuad.
MPKN menyoroti adanya perbedaan perlakuan dalam penegakan hukum. Fuad menilai, jika pelanggaran yang sama dilakukan oleh masyarakat kecil, penindakannya langsung cepat dan tegas. Namun jika dilakukan oleh perusahaan, penindakannya terkesan lambat dan berulang-ulang tanpa efek jera.
“Coba kalau masyarakat kecil yang melanggar, pasti langsung ditindak di tempat. Tapi kalau perusahaan, kenapa berulang-ulang setiap hari hanya ditindak sekadarnya? Ini yang membuat masyarakat bertanya-tanya, ada apa di balik ini semua?” kata Fuad.
Atas kondisi tersebut, MPKN Kabupaten Blora menyampaikan 4 tuntutan resmi:
1. Kepada Dinrumkimhub Blora:
Segera mempublikasikan status ANDALALIN gudang-gudang perusahaan di Blora. Mana yang sudah punya izin, mana yang belum, dan mana yang melanggar rekomendasi.
2. Kepada Satlantas Polres Blora:
Melakukan penindakan yang konsisten dan berkelanjutan terhadap kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) dan kendaraan yang melanggar kelas jalan, bukan hanya operasi sesaat.
3. Kepada Bupati Blora:
Memerintahkan Tim ANDALALIN untuk melakukan evaluasi dan audit menyeluruh terhadap perusahaan yang aktivitas kendaraannya merusak jalan Pemda dan membahayakan pengguna jalan lain.
4. Kepada Semua Pihak:
Transparansi. MPKN meminta hasil penindakan dan hasil evaluasi ANDALALIN diumumkan ke publik, agar tidak muncul dugaan adanya pembiaran.
“Kami tidak menuduh, kami meminta pembuktian lewat tindakan nyata. Kalau memang tidak ada apa-apa, buktikan dengan menindak tegas perusahaan yang melanggar berulang-ulang itu. Jangan hanya tegas ke masyarakat kecil,” pungkas Fuad.
MPKN menegaskan akan terus melakukan pengawasan di lapangan dan mendokumentasikan setiap pelanggaran yang terjadi. Jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan nyata, MPKN akan melaporkan persoalan ini ke tingkat Provinsi Jawa Tengah dan ke Propam / Irwasda untuk dilakukan evaluasi terhadap pola penegakan hukum di Blora.
